Kontribusi Berita dan Konten

Anda dapat mengirimkan konten ataupun berita yang ingin anda tayangkan di situs PPHP. Berita ataupun konten yang anda kirimkan akan kami periksa terlebih dahulu sebelum ditayangkan. Silahkan login melalui form di bawah ini atau registrasi jika belum menjadi anggota dengan mengisi data anda dengan lengkap. Pastikan kotak isian yang bertanda (*) terisi dengan benar. Dengan mengirimkan berita/content kepada PPHP berarti anda sudah membaca dan menyetujui persetujuan untuk menjadi kontributor.


belum menjadi anggota? daftar disini
×

Registrasi User

Silahkan isi form di bawah ini dengan mengisi data anda dengan lengkap. Pastikan kotak isian yang bertanda (*) terisi dengan benar. Dengan mengirimkan berita/content kepada PPHP berarti anda sudah membaca dan menyetujui persetujuan untuk menjadi kontributor.

×

Aturan persetujuan pengiriman konten

Pengunjung yang terhormat, Pengiriman berita/konten ke situs PPHP diharapkan dan diharuskan memenuhi persetujuan yang ada seperti dibawah ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk menjaga keakuratan data yang nantinya akan tersimpan di situs ini. Adapun beberapa point yang harus diperhatikan antara lain:

Saya setuju, lanjutkan ke pendaftaran atau login

×
Home  » 

PROSES PENGEMBANGAN SNI

Standardisasi memegang peran penting dalam kehidupan dunia baru dengan batas negara yang semakin transparan.  Berdasarkan PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, standar merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan iptek serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Label SNI biasanya ditemukan pada produk - produk yang beredar di pasaran, seperti produk pangan, perangkat keselamatan, perangkat rumah tangga dan sebagainya.  SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional).

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas diantara para stakeholder, maka sesuai dengan WTO Code of good practice,  pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma sebagai berikut :

  1. Openess

Terbuka bagi semua stakeholder yang berkepentingan untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI.

  1. Transparency

Transparansi dimaksudkan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI, mulai dari tahap pemrograman dan perumusan, sampai pada tahap penetapannya.  Transparansi dimaksudkan agar mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI.

  1. Consensus and impartiality

Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.

  1. Effectiveness and relevance

Efektif dan relevan, dimaksudkan agar dapat memfasilitasi perdagangan, karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Coherence

Koheren dengan pengembangan standar internasional.  Hal ini agar perkembangan pasar negara Indonesia tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional.

  1. Development dimension

Berdimensi pembangunan, dimaksudkan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Agar semua norma pengembangan standar dapat diterapkan secara baik, maka BSN melakukan hal sebagai berikut :

  1. Penguatan fungsi Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS). MTPS adalah lembaga non struktural yang merupakan unsur fungsi BSN sebagai National Standard Body dan mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka menetapkan kebijakan untuk memperlancar pengelolaan kegiatan pengembangan SNI.
  2. Penguatan posisi Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN). MASTAN merupakan organisasi nonpemerintah yang diperlukan untuk memberikan wadah dan saluran seluas mungkin bagi stakeholder untuk berpartisipasi dalam berbagai proses standardisasi.  Dalam proses pengembangan SNI, khususnya dalam pelaksanaan tahap jajak pendapat dan tahap persetujuan RSNI agar partisipasi dan pelaksanaan konsensus pihak berkentingan dapat semakin luas.
  3. Restrukturisasi Panitia Teknis SNI agar masing-masing memiliki lingkup yang jelas, terstruktur, dan tidak tumpang tindih satu sama lain.
  4. Perubahan system pengembangan SNI (Revisi Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang berkaitan dengan prosedur pembentukan Panitia Teknik SNI, proses pengembangan SNI dan ketentuan penyusunan SNI.

Untuk menerapkan norma tersebut, pengembangan SNI dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

 

Tahap 1 Pemrograman SNI

Tahap 2 Perumusan Rancangan SNI (RSNI)

Tahap 3 Jajak Pendapat RSNI3

Tahap 4 Persetujuan RSNI4

Tahap 5 Penetapan SNI

Tahap 6 Pemeliharaan SNI

 

Secara grafis, tahapan dan alur perumusan SNI dtunjukkan pada gambar di bawah ini :

Waktu penyelesaian perumusan standar berbeda-beda :

  • Untuk SNI, diperkirakan penyelesaian satu standar secara normal adalah 2 tahun (PSN 01:2007, pasal 4.2.4). Fast track dapat dilakukan untuk SNI identik dengan standar internasional atau untuk SNI terkait penilaian kesesuaian, yang memungkinkan penyelesaiannya kurang dari satu tahun.  Penyelesaian bisa dipercepat dengan adopsi secara republikasi.
  • Waktu penyelesaian perumusan ISO adalah 3 tahun.
  • Untuk satandar lain, yaitu standar Jerman (3-4 tahun), standar Jepang (3 tahun) dan standar Malaysia (3 tahun).

Pemeliharaan SNI

  • Pemeliharaan SNI oleh PT/SPT, minimal 5 tahun sekali
  • Dapat diusulkan oleh pengguna ke BSN atau PT
  • Hasil kaji ulang berupa ralat, amandemen, revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan
  • Standar dan liabilitas à perhatikan 2 hal yaitu (1) ikuti tatacara perumusan yang disepakati secara internasional dalam ISO/IEC maupun TBT WTO, dan (2) lakukan kaji ulang untuk mengikuti perkembangan IPTEK terkini (state of the art)
  • Jika terjadi sesuatu dengan pengguna barang yang distandarkan, harus ada pembuktian terbalik.

Penulis  : wawanhs

[Editor : shin_bpma]



Artikel Lain

PERHITUNGAN ANALISA KELAYAKAN USAHA
Penggunaan: UPJA Mesin Perontog (Power Thresher)

Diasumsikan bahwa:

kg/jam
HP
tahun
jam/hari
hari/tahun
per orang
orang
%
kg

1. Biaya Tetap

2. Biaya Tidak Tetap

3. Benefit Cost Ratio

4. Break Event Point
ton/tahun
hektar/tahun
hektar/musim

5. Pay Back Period
tahun
tahun
×