Kontribusi Berita dan Konten

Anda dapat mengirimkan konten ataupun berita yang ingin anda tayangkan di situs PPHP. Berita ataupun konten yang anda kirimkan akan kami periksa terlebih dahulu sebelum ditayangkan. Silahkan login melalui form di bawah ini atau registrasi jika belum menjadi anggota dengan mengisi data anda dengan lengkap. Pastikan kotak isian yang bertanda (*) terisi dengan benar. Dengan mengirimkan berita/content kepada PPHP berarti anda sudah membaca dan menyetujui persetujuan untuk menjadi kontributor.


belum menjadi anggota? daftar disini
×

Registrasi User

Silahkan isi form di bawah ini dengan mengisi data anda dengan lengkap. Pastikan kotak isian yang bertanda (*) terisi dengan benar. Dengan mengirimkan berita/content kepada PPHP berarti anda sudah membaca dan menyetujui persetujuan untuk menjadi kontributor.

×

Aturan persetujuan pengiriman konten

Pengunjung yang terhormat, Pengiriman berita/konten ke situs PPHP diharapkan dan diharuskan memenuhi persetujuan yang ada seperti dibawah ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk menjaga keakuratan data yang nantinya akan tersimpan di situs ini. Adapun beberapa point yang harus diperhatikan antara lain:

Saya setuju, lanjutkan ke pendaftaran atau login

×
Home  » Informasi » Mutu dan Standardisasi

Otorisasi PPNS-PMHP

Kementerian Pertanian sebaiknya dapat membentuk suatu bidang khusus bagi tempat bernaungnya Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS-PPNS) Pertanian. Aktifitas PPNS yang perlu penanganan khusus, beresiko keamanan diri dan keluaraga, akan ideal sekali bila dapat bernaung di satu atap serta dipimpin oleh seorang Pejabat yang khusus dan memahami tindak pidana. Hal ini terungkap dari paparan narasumber dalam acara Pelatihan Penyidik PPNS-PMHP dalam rangka praktek Penyidikan tanggal 23 Juli 2010 di Cisarua Bogor. PPNS di Kementerian Pertanian antara lain : bidang perkebunan, pupuk dan pestisida, kesehatan masyarakat veteriner, karantina pertania dsb.

PPNS Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) yang dasar tugasnya adalah pengawalan terhadap Undang-Undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, banyak berinteraksi dengan produsen olahan pertanian pada skala UKM, sehingga dalam tindakan penyidikan, banyak timbul keraguan. Bila PPNS-PMHP akan menindak penyimpangan terhadap kedua undang-undang tersebut, maka prosesnya dapat berakhir pada hukuman yang diancam dalam ke dua Undang-Undang, yaitu pidana maksimal 5 tahun atau denda antara 100 s/d 500 Juta rupiah. Sehingga Penyidikan-penyidikan oleh PPNS-PMHP belum banyak dan maksimal.

Dalam pelatihan itu, diperdalam lagi tentang materi penindakan tidak pidana yaitu pemanggilan, penahaan, penggeledahan , penyitaan. Diharapkan dari keterbatasannya, maupun kendala-kendala yang dihadapi, PPNS-PMHP dapat lebih bernyali dalam penindakan ditengah-tengah banyaknya penyimpangan-penyimpangan mutu dan keamanan pangan. (Yn, dit Mustan)



Artikel Lain

PERHITUNGAN ANALISA KELAYAKAN USAHA
Penggunaan: UPJA Mesin Perontog (Power Thresher)

Diasumsikan bahwa:

kg/jam
HP
tahun
jam/hari
hari/tahun
per orang
orang
%
kg

1. Biaya Tetap

2. Biaya Tidak Tetap

3. Benefit Cost Ratio

4. Break Event Point
ton/tahun
hektar/tahun
hektar/musim

5. Pay Back Period
tahun
tahun
×